Contoh Surat Laporan Pengaduan Ke Polisi

Surat laporan pengaduan Polisi – Polisi adalah aparat penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika Anda merasa telah dirugikan oleh seseorang atau telah menjadi korban tindak kriminal Anda bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

Jika Anda berencana untuk melaporkan seseorang atau ingin mengadukan seseorang terkait suatu perkara kepada aparat kepolisian, Anda bisa melakukannya dengan membuat surat pengaduan. Bagaimana format surat pengaduan ke Polisi, berikut ini contohnya.

Contoh membuat surat laporan pengaduan ke Polisi

Tuban, 11 Maret 2014

Kepada Yth,
Bpk. KAPOLRES Tuban
dii - Tuban

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama       : Dwi Chahyono 
Umur        : 21 Tahun, 
Pekerjaan : Mahasiswa, 
Alamat      : Jl. Jendral Sudirman No.22 Tuban

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yoga Pratama, SH., MH. dan Muchtar Ali, SH., MH., Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Gajadhmada No. 23 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2014. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Bersama ini melaporkan atau mengadukan perbuatan pelanggaran kode etik, yang dilakukan oleh :

Nama              : Djohan Andika, S.H.
Umur               : 34 tahun
Pekerjaan        : Anggota Polisi Resor Tuban
Alamat             :  Jl. dr. Sucipto No. 44 Tuban

Untuk selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

Adapun kronologi kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2012, jam 09.00 WIB, Terlapor dengan menggunakan seragam Kepolisian lengkap memberhentikan sebuah mobil Honda Civic, berwarna hitam dan bernomor Polisi S 2100 SK di depan gedung olahraga Tuban.

2. Selanjtunya, pemilik mobil Honda Civic tersebut, yaitu Pelapor, keluar dari mobilnya. Kemudian, terjadi pembicaraan antara Terlapor dengan Pelapor. Terlapor mengatakan alasan diberhentikannya mobil Honda Civic tersebut dikarenakan Pihak Kepolisian Resor Tuban sedang mengadakan operasi untuk pengguna jalan raya, baik untuk pengguna mobil maupun motor.

3. Bahwa Terlapor menemukan 0.5 gram he**in di dalam mobil Pelapor, kemduian langsung membawa Pelapor ke Kantor Polisi Resor Tuban.

4. Bahwa di Kantor Polisi Resor Tuban  Pelapor diinterogasi. Karena Pelapor tidak mengakui kepemilikan 0.5 gram he**in tersebut, Terlapor kemudian memukuli Pelapor.

5. Bahwa setelah Pelapor dipukuli oleh Terlapor, Terlapor dan tim “Membuat Orang Panik” – Jtv, dan teman-teman Pelapor datang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pelapor.

PEMBUKTIAN

Pelapor memiliki dua (2) orang saksi, sebagai berikut:

1. Muhammad Yahya (Saksi 1)
Saksi 1 adalah teman Pelapor yang melihat kejadian di mana Pelapor dipukuli di Kantor Polisi Resor Tuban oleh Terlapor.

Saksi 1 membenarkan bahwa telah terjadi pemukalan oleh Terlapor kepada Pelapor di Kantor Polisi Resor Tuban. Saksi 1 menambahkan bahwa hal itu semata-mata hanya merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh kru Jtv untuk menjaili Pelapor yang sedang berulang tahun.

2. Sanusi Amri (Saksi 2)
Saksi 2 adalah salah satu kru Jtv yang melihat kejadian dari awal hingga akhir. Dari Pelapor diberhentikan mobilnya oleh Terlapor, digeledah, dibawa ke Kantor Polisi Resor Tuban, dan dipukuli.

Saksi 2 membenarkan setiap kejadian yang disampaikan oleh Pelapor mengenai pemberhentian mobil, penggeledahan mobil, pemukulan di Kantor Polisi Resor Tuban yang dilakukan oleh Terlapor.

PENILAIAN HUKUM

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Apabila ada anggota yang melanggar kode etik, maka dia akan ditangani oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 35 ayat (1) ).

Dalam Pasal 3 huruf (c) PP. No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, maka anggota Polri tidak diperbolehkan melakukan setiap perbuatan yang dapat mengurangi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 menyatakan: “Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: (a) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kkehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (d) bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untujk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.”
Dan Pasal 6 menyatakan: “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: (q) menyalahgunakan wewenang.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, apa yang dilakukan beberapa anggota Polri dalam kasus “Membuat Orang Panik” RCTI jelas bertentangan dengan hukum disiplin anggota Polri, yang berarti bertentangan pula dengan Kode Etik mereka sebagai anggota Polri.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Prasetyo, walaupun mungkin niatnya baik, tetapi menggunakan fasilitas, atribut, atau teknik kepolisian sebagai bahan gurauan adalah tidak diperbolehkan. Dalam kasus MOP tersebut, ketika Pelapor melintas di jalan protokol, mobil patroli menghentikan mobil mereka. Seorang polisi kemudian menggeledah mereka.

Sesuai skenario, Terlapor menemukan berang terlarang berupa narkoba dalam tas milik Pelapor yang jadi sasaran MOP. Tentu saja Pelapor bersumpah bahwa narkoba itu bukan miliknya. Terlapor tidak percaya, lalu membawa Pelapor ke kantor Polres Tuban. Di kantor polisi, Polapor diperlakukan sebagai tersangka kasus narkoba dan disidik. Terlapor bahkan sempat memerintahkan Pelapor membuka baju dan celana panjangnya. Untung Pelapor bercelana pendek pula. Setelah sekian lama diperiksa dan ketakutan, Pelapor diberitahu, dia masuk dalam acara “Membuat Orang Panik”.

Atribut kepolisian adalah atribut yang harusnya menjadi kebanggaan dan menjadikan penyandangnya tampak wibawa di depan masyarakat. Apabila polisi mampu tampil berwibawa dan bersahaja di depan masyarakat, maka penegakan hukum dan tugas-tugas kepolisian yang lain pun akan dapat dilaksanakan dengan mudah.

Tetapi, dalam kasus ini, atribut dan jabatan kepolisian yang seharusnya tampak wibawa, malah dijadikan alat untuk ‘ngerjain’ orang. Kalau hal ini dibiarkan berkembang, maka bukan tidak mungkin bila nanti masyarakat akan menganggap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat Polri sebagai guyonan belaka. Karena itulah, tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menganggap apa yang dilakukan anggotanya sebagai pelanggaran kode etik, dan kemudian menyelesaikannya dalam sidang Kode Etik adalah sebuah langkah tepat.

Demikian Laporan atau Pengaduan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga mendapat perhatian dan dilakukan tindakan sepantasnya dari Bapak, atas perhatian dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,
Pelapor 

tanda tangan

Dwi Chahyono

Related posts:

1 Responses for "Contoh Surat Laporan Pengaduan Ke Polisi"

  1. Selamat siang bapak/ibu, mohon izin saya sebagai rakyat Indonesia diperlakukan TIDAK ADIL oleh OKNUM APARAT di POLDA METRO JAYA(PMJ), saya minta tolong bantuannya. Keluhan saya terhadap kinerja Polda Metro Jaya(PMJ), kasus saya sudah 3(tiga) tahun lebih tidak mampu bisa diselesaikan oleh PMJ, malah OKNUM APARAT sendiri yang mempermainkan hukum. Coba bayangkan terlapor sudah dipanggil sebanyak 3(tiga) kali untuk di BAP berani tidak datang (mangkir), sampai sekarang sudah 3(tiga) tahun lebih tidak dilakukan penjemputan paksa untuk di BAP, padahal surat penangkapan dan penggeledahan rumah sudah dibuat tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan sesuai prosedur oleh OKNUM APARAT, bermacam-macam alasan saja (apakah sudah masuk angin kasus ini, jadi tidak berani melakukan penangkapan terhadap terlapor). Apakah hukum di negara kita ini INDONESIA bisa dibeli, coba saya minta dijelaskan oleh orang yang benar-benar mengerti/paham hukum.
    JANJI SUMPAH POLRI katanya : MENGAYOMI, MRMBANTU dan MELAYANI masyarakat ternyata semuanya BOHONG BELAKA, malah nyatanya hukum dipermainkan oleh OKNUM APARAT sendiri yang tidak bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Akibatnya nama POLRI tercoreng dan tidak dipercaya oleh masyarakat khususnya orang Indonesia sendiri, ulah OKNUM APARAT yang tidak PROFESIONAL bekerja. Jadi kasus saya sampai sekarang tidak ada kepastian hukumnya.
    Mohon keluhan saya sebagai warga negara Indonesia tolong diperhatikan, ini kasus nyata yang dipermainkan oleh OKNUM APARAT sendiri, saya berani mempertanggung jawabkan kasus saya ini. Saya mencari keadilan yang benar, jangan hukum dipermainkan OKNUM APARAT sendiri. Padahal banyak sekali bukti yang sudah saya kumpulkan dan benar-benar jelas sekali penipuan dan penggelapannya, tapi masih berani juga OKNUM APARAT membela yang salah. Kalau cara kerja OKNUM APARAT seperti ini nanti akan banyak sekali PENIPUAN di negara kita INDONESIA. Gara-gara OKNUM APARAT mempermainkan hukum sampai 3(tiga) tahun lebih lamanya dan juga tidak ada kepastian hukum sampai sekarang ini. Saya sebagai warganegara Indonesia benar-benar diperlakukan TIDAK ADIL dan dimana HAK ASASI KEMANUSIAAN, KEADILAN saya. Mohon kasus saya ini bila perlu diekspos di MEDIA, jadi masyarakat tau bahwa hukum di negara kita ini INDONESIA bisa dibeli dengan uang dan biar juga diketahui oleh KAPOLRI dan serta KAPOLDA. Supaya OKNUM APARAT yang tidak bertanggung jawab menjalankan tugasnya ini bisa ditindak/dipecat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih atas bantuannya.
    Nb : Nomor Registrasi Kompolnas : 737/11/RES/VI/2015.
    NB :
    -Untuk "MENCARI KEADILAN", dengan terpaksa kasus ini saya sebarluaskan melalui media.
    -MEMANG KENYATAAN, CARA KERJA PENYIDIK POLRI TIDAK PROFESIONAL, AKIBATNYA BANYAK KEJAHATAN DI NEGARA KITA INI INDONESIA.
    -KATANYA NEGARA INDONESIA NEGARA HUKUM, TAPI KENYATAANNYA HUKUM DIPERMAINKAN OLEH OKNUM APARAT SENDIRI, YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.
    -MOHON TOLONG KASUS SAYA DITANGGAPI, SUDAH TIGA TAHUN TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM, YANG LEBIH SAKTI LAGI TERLAPOR SUDAH TIGA TAHUN LEBIH BELUM SAMA SEKALI DILAKUKAN BAP.
    -PERTANYAAN SAYA BAPAK KAPOLRI, DIMANAKAH TANGGUNG JAWAB DAN KEWIBAWAAN SEORANG OKNUM APARAT KEPOLISIAN DALAM BERTUGAS ?????
    -MOHON KABARNYA.

    ReplyDelete