PDIP Gugat Pengesahan UU Pilkada ke MK

PDIP Gugat Pengesahan UU Pilkada ke MK
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggugat putusan UU Pilkada yang dibuat DPR kemarin (26/09/2014). Pada sidang Paripurna DPR itu diputuskan bahwa mekanisme Pilkada ditentukan melalui DPRD.

PDIP yang selama ini menyatakan sikapnya untuk mempertahankan mekanisme Pilkada dengan cara lama, yakni dipilih langsung oleh rakyat harus menerima putusan UU Pilkada ditentukan oleh DPRD lantaran kalah jumlah suara pada saat dilakukan voting.

Menindaklanjuti putusan pada sidang Paripurna yang memenangkan UU Pilkada ditentukan oleh DPRD, PDIP berencana untuk menggugat putusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PDIP menganggap Pilkada secara langsung adalah sebuah mekanisme pemilihan kepala daerah yang sudah tepat dan harus dipertahankan. Pilkada secara langsung adalah bentuk demokrasi yang sesungguhnya, dan tidak perlu lagi dilakukan perubahan, demikian ungkap salah satu fraksi PDIP.

Related posts:

No response yet for "PDIP Gugat Pengesahan UU Pilkada ke MK"

Post a Comment